Berbicara
tentang pengelolaan pemerintah yang baik dan benar adalah berbicara tentang
proses dan cara menuju good and clean governance. Definisi pemerintah yang baik
adalah sebuah sistem kelembagaan yang mana masyarakat mengatur kekuasaan negara
dan ikut andil dalam setiap kebijakan pemerintah, serta ikut berperan aktif
demi kemajuan bangsa. Adapun pemerintah yang bersih yakni, model pemerintahan yang
efektif, jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab.
Sudah enam puluh tujuh tahun Indonesia
merdeka namun korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) masih meraja lela di Bumi
Pertiwi. Oleh karena itu, faktor penghambat utama kesejahteraan Indonesia adalah
semakin maraknya korupsi di kalangan elit bangsa. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun
2006 adalah 2,4 dan menempati urutan ke-130 dari 163 negara. Sebelumnya, pada
tahun 2005 IPK Indonesia adalah 2,2, tahun 2004 (2,0) serta tahun 2003 (1,9).
Hal ini menunjukkan bahwa penanganan kasus korupsi di Indonesia masih sangat
lambat dan belum mampu membuat jera para koruptor. Lantas, apa yang seharusnya
dilakukan masyarakat untuk mengurangi tingkat korupsi Indonesia?
Sehubungan
dengan peringatan Hari Anti Korupsi Dunia yang jatuh pada tanggal 9 Desember
2012 seyogyanya semangat masyarakat dalam memberantas korupsi harus meningkat,
Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) ikut turut andil dalam memperingati hari ini.
Pada kesempatan tersebut, Abraham Samad selaku ketua KPK mengatakan bahwa
korupsi tidak akan bisa dicegah dan diberantas sendiri oleh KPK. Karena itu,
beliau mengajak semua pihak untuk bersatu melawan korupsi. Hal senada juga
dikatakannya beliau ketika menghadiri Seminar Internasional anti-Corruption di
Auditorium Utama UIN Jakarta, beliau mengatakan bahwa senjata paling efektif
melawan kejahatan adalah kerja sama. Tak jauh berbeda,menurut Yogi Suwarno, SIP, MA. selaku Dosen STIA LAN Jakarta, strategi pemberantasan didahului oleh adanya itikad kolektif,
yaitu semacam willingness dari semua pihak untuk bersama-sama tidak memberikan toleransi
sedikitpun terhadap perilaku korupsi. Selama ini praktek korupsi dianggap
sesuatu yang wajar terjadi dan tidak terlalu berdampak, karena rakyat tidak
merasakan efek langsung dari korupsi. Hal ini berbeda dengan ketika masyarakat
kejambretan atau kecurian dompet di pasar, mereka akan mendapatkan efek
langsung. Padahal sejatinya, korupsi merupakan faktor utama penghambat kemajuan
dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Jadi,
menurut opini saya, sebagai bagian dari masyarakat Indonesia seharusnya kita
ikut berperan aktif dalam pemberantasan korupsi dengan mengadakan pengawasan
terhadap kebijakan dan pengelolaan dana pemerintah. Selain itu, jangan bersifat
apatis serta tidak mau tau terhadap penanganan korupsi. Dengan berdirinya LSM serta kerja sama
Internasional dalam pembasmian korupsi, maka saya optimis dengan berjalannya
waktu tingkat korupsi Indonesia akan turun.
0 komentar:
Posting Komentar