Senin, 17 Desember 2012

Filled Under:

BERANI JUJUR HEBAT...!!

03.37



Berbicara tentang pengelolaan pemerintah yang baik dan benar adalah berbicara tentang proses dan cara menuju good and clean governance. Definisi pemerintah yang baik adalah sebuah sistem kelembagaan yang mana masyarakat mengatur kekuasaan negara dan ikut andil dalam setiap kebijakan pemerintah, serta ikut berperan aktif demi kemajuan bangsa. Adapun pemerintah yang bersih yakni, model pemerintahan yang efektif, jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab.
Sudah enam puluh tujuh tahun Indonesia merdeka namun korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) masih meraja lela di Bumi Pertiwi. Oleh karena itu, faktor penghambat utama kesejahteraan Indonesia adalah semakin maraknya korupsi di kalangan elit bangsa. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2006 adalah 2,4 dan menempati urutan ke-130 dari 163 negara. Sebelumnya, pada tahun 2005 IPK Indonesia adalah 2,2, tahun 2004 (2,0) serta tahun 2003 (1,9). Hal ini menunjukkan bahwa penanganan kasus korupsi di Indonesia masih sangat lambat dan belum mampu membuat jera para koruptor. Lantas, apa yang seharusnya dilakukan masyarakat untuk mengurangi tingkat korupsi Indonesia?
Sehubungan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Dunia yang jatuh pada tanggal 9 Desember 2012 seyogyanya semangat masyarakat dalam memberantas korupsi harus meningkat, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) ikut turut andil dalam memperingati hari ini. Pada kesempatan tersebut, Abraham Samad selaku ketua KPK mengatakan bahwa korupsi tidak akan bisa dicegah dan diberantas sendiri oleh KPK. Karena itu, beliau mengajak semua pihak untuk bersatu melawan korupsi. Hal senada juga dikatakannya beliau ketika menghadiri Seminar Internasional anti-Corruption di Auditorium Utama UIN Jakarta, beliau mengatakan bahwa senjata paling efektif melawan kejahatan adalah kerja sama. Tak jauh berbeda,menurut Yogi Suwarno, SIP, MA. selaku Dosen STIA LAN Jakarta, strategi pemberantasan didahului oleh adanya itikad kolektif, yaitu semacam willingness dari semua pihak untuk bersama-sama tidak memberikan toleransi sedikitpun terhadap perilaku korupsi. Selama ini praktek korupsi dianggap sesuatu yang wajar terjadi dan tidak terlalu berdampak, karena rakyat tidak merasakan efek langsung dari korupsi. Hal ini berbeda dengan ketika masyarakat kejambretan atau kecurian dompet di pasar, mereka akan mendapatkan efek langsung. Padahal sejatinya, korupsi merupakan faktor utama penghambat kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Jadi, menurut opini saya, sebagai bagian dari masyarakat Indonesia seharusnya kita ikut berperan aktif dalam pemberantasan korupsi dengan mengadakan pengawasan terhadap kebijakan dan pengelolaan dana pemerintah. Selain itu, jangan bersifat apatis serta tidak mau tau terhadap penanganan korupsi.  Dengan berdirinya LSM serta kerja sama Internasional dalam pembasmian korupsi, maka saya optimis dengan berjalannya waktu tingkat korupsi Indonesia akan turun.

0 komentar:

Posting Komentar