www.emergenetics.com
Manusia sebagai makhluk yang berakal tentunya menghendaki kehidupan
yang baik, sebuah kehidupan yang dapat menjamin kebebasan dalam beribadah dan
kehidupan yang makmur. Kehidupan tersebut tentu dapat tercapai bila mana ada
seperangkat aturan yang sistematis dan mengikat. Untuk itu, manusia dalam
sebuah tempat memberikan sebagian kebebasaannya untuk diatur oleh negara dan
perangkatnya. Hal ini dilakukan dalam upaya mencapai kehidupan yang lebih baik,
harmonis, dan tertib. Politik dalam konteks ini merupakan cara dan alat
mencapai kehidupan yang lebih baik.
Pencapaian tersebut haruslah berjalan adil melalui seperangkat
individu yang mengatur kehidupan khalayak umum. Untuk itu politik hadir menentukan
kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik dan distribusi. Subtansi
yang ingin dikehendaki para aktor politik tentunya sama, namun dalam penerapan
dan upaya untuk mencapai tampu kekuasaan yang berbeda jadikan politik ajang
pertarungan antara kepentingan para aktor. Berbagai cara ditempuh, mulai dari yang
legal sampai illegal, dari yang sesuai norma hingga jauh dari norma dan nilai
luhur. Inilah yang selanjutnya membuat masyarakat semakin resah dan menganggap politik
seperti ‘dunia kotor’.
Diksi politik yang kotor juga dilengkapi dengan ketidakpercayaan
masyarakat akan para politisi. Bukannya berhasil mencapai niat mulia politik,
justru politisi cendrung membuat masyarakat jauh dari tujuan politik.
Komunikasi politik yang buruk dan etika berpolitik yang kurang baik tambah
memperkeruh keadaan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap politisi dan
partai politik. Belum lagi, pada pemilihan presiden 2014 kita melihat afiliasi
politik media elektronik terhadap salah satu koalisi penduduk calon Presiden
hal ini membuat politik kian keruh dan konfliktual.
Politik sendiri menurut Andrew Heywood tidak dapat terlepas dan
akan selalu dihubungkan dengan konflik dan kerja sama, politik juga dibumbui
dengan perbedaan opini, kompetisi kebutuhan, dan keinginan yang bersebrangan.
(2008 : 2). Konflik dalam politik memang wajar, hal inilah yang membuat politik
menarik untuk dikaji dan dijalankan. Perbedaan kepentingan antara para politisi
tentunya akan menimbulkan percikan dan gesekan yang acap kali berujung kepada
kekacauan dan kegaduhan.
Kegaduhan dapat diartikan sebagai keributan, kekacauan, kerusuhan (http://kbbi.web.id/gaduh)
yang tentunya disebabkan oleh percekcokan dan konflik. Dapat dipahami kegaduhan
politik sebagai kekacauan dan keributan yang terjadi baik di level rakyat
maupun elit yang disebabkan kebijakan, pengambilan keputusan, distribusi, dan
komunikasi elit yang tidak sesuai dengan harapan.
Akhir-akhir ini kita sering dipertontonkan kegaduhan politik di Indonesia
mulai dari melemahnya rupiah, kabut asap, dukungan anggota legislative terhadap
salah satu bakal calon kandidat Presiden AS, upaya pelemahan KPK, reshuffle
cabinet dan lain-lain. Kesemuanya merupakan akibat dari tindakan atau kebijakan
yang diambil pejabat pemerintahan baik di Indonesia dan di luar negeri.
Kegaduhan atau konflik dalam politik sebagaimana penulis paparkan
di awal merupakan perkara wajar, sebab politik akan selalu identik dengan
kekacauan, konflik, dan perlahan. Partai politik, politisi, dan pemerintah
tidak dapat menghindari hal ini yang perlu dilakukan adalah bagaimana mengatur
dan meminimalisir kegaduhan melalui seperangkat tindakan. Penulis ingin
memaparkan tiga hal yang sekiranya dapat mengahadapi kedaduhan politik.
Selanjutnya, akan penulis paparkan ide membangun politik Indonesia yang lebih
baik.
Pertama, tujuan mulia
politik tentunya harus diiringi dengan dasar dan nilai-nilai negara yang kuat
untuk menjamin politik dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Pancasila sebagai
dasar negara dan ideologi bangsa merupakan nilai yang seharusnya dianut dan
diaplikasikan dalam setiap prilaku politik para aktor politik. Ideologi
Pancasila yang dimiliki Indonesia memiliki kekhasan yang sesuai dengan kultur
dan tradisi Indonesia, ideologi yang lahi di awal kemerdekaan inilah yang mampu
memperkuat negara Indonesia yang masih berbentuk embrio menjadi negara yang
kita banggakan ini. Pancasila juga harus mengatur penyelenggaraan pemerintahan,
konsep-konsep di dalamnya harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.
Nilai luhur bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pancasila
merupakan langkah awal dalam membangun politik tanpa gaduh. Para aktor politik
sudah selayaknya menerapakan segala prilaku politiknya berdasarkan Pancasila.
Nilai-nilai Pancasila harus mampu dibumikan para aktor politik sehingga dapat
meredam kegaduhan. Nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan
beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah
kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.
Kedua, etika politik
adalah langkah selanjutnya menimimalisir kegaduhan politik. Aparatur negara dan
aktor politik harus mampu mengedepankan kepentingan public ketimbang
kepentingan individunya, sanggup memiliki rasa bertanggung jawab dan rasa malu,
serta beragam etika dalam berpolitk lainnya. Moral agama, moral budaya, dan
moral bangsa harus diimplementasikan dalam tingkah laku aparatur negara aktor
politik.
Kepentingan yang tak tersampaikan tidak seharusnya dilampiaskan
dengan prilaku kekerasan yang dapat menyulut api permusuhan dan konflik
berkepanjangan. Dalam hal ini etika berpolitik harus dikedepankan, politik
tidak harus berkuasa, kekuatan oposisi juga berfungsi sebagai penyeimbang dan
pengontrol kebijakan penguasa sehingga terjadi check and balance dalam
pemerintahan.
Ketiga, komunikasi
Politik juga dapat meredam terjadinya kegaduhan politik. Komunikasi politik
diartikan sebagai proses penyampaian pesan yang bercirikan politik dari
komunikator politik kepada khalayak politik, melalui media tertentu yang
bertujuan untuk mempengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan
kepentingan tertentu di masyarakat. (Gun-Gun Heryanto dan Sulhan Rumaru, 2013 :
2)
Kesalahan komunikasi politik dapat lahirkan kegaduhan politik,
sebab komunikasi adalah inti dalam kehidupan manusia. Komunikasi yang salah
akan lahirkan kesalahan pemahaman yang timbulkan konflik dan kekacauan yang
besar, untuk itu aparatur negara haruslah mampu berkomunikasi secara baik
kepada masyarakat dan rakyat. Dalam konteks ini, komunikasi politik haruslah
lebih intents melihat bahwa wadah dalam new media kian bervariatif dan
beragam. Aparatur negara harus mampu menyampaikan alasan, penyebab, dan akibat
dari sebuah kebijakan dan tindakan secara masif melalui media social untuk
meredam konflik dan kegaduhan yang dapat berkelanjutan. Komunikasi yang baik
tentunya akan melahirkan pemahaman yang baik dan kesinambungan.
Indonesia yang bermartabat dan makmur tentunya menjadi harapan
setiap insan bangsa tanpa terkecuali. Negara yang berumur tujuh puluh tahun ini
sudah selayaknya menjadi negara yang kuat, berkasa, dan disegani di dunia
Internasional. Maka perlu kerja sama dari semua aspek negara, aparatur,
pemerintah, rakyat, LSM, civil society, dan semua unsur untuk bersama
memperjuangkan Indonesia yang bermartabat. Selain itu, perjalan demokrasi
Indonesia yang akan terus mengalami perbaikan akan memperkuat pondasi
kebangsaan yang sanggup hantarkan bangsa ini menuju kejayaan, kemakmuran dan
kesejahteraan.
0 komentar:
Posting Komentar